Taliwang – DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendesak pemerintah setempat untuk segera mencari cara mempercepat masuknya program konversi Minyak Tanah (Mitan) ke Gas ke daerah. Cara tersebut dianggap kalangan penyerap aspirasi rakyat itu, merupakan langkah efektif guna memenuhi kebutuhan utama bahan bakar rumah tangga yang selama ini menjadi keluhan hampir seluruh masyarakat.
Wakil ketua DPRD KSB Abidin Nasar SP mengatakan, bebagai upaya pemerintah daerah selama ini untuk memperoleh tambahan kuota Mitan tidak pernah digubris oleh pusat, karena secara nasional tengah berupaya menekan pemanfaatan Mitan di masyarakat, dan melalui program konversi ke gas diharapkan ketergantungan masyarakat akan Mitan yang jumlah produksinya terus menurun dapat ditekan.
“Tidak ada solusi lain, karena bukan hanya eksekutif, kami pun beberapa kali menjajaki pengambil kebijakan di pusat untuk mendapatkan kuota tambahan Mitan. Nyatanya tidak bisa juga sampai hari ini. Nah maka dari itu, Pemda KSB harus mencari cara mempercepat masuknya program konversi itu ke sini,” lanjut Abidin.
Abidin menyebutkan, tingkat penerimaan masyarakat KSB terkait konversi Mitan ke gas sejauh ini sangat positif. Meski selama ini program tersebut banyak ditakuti warga karena material tabung yang kerap meledak dan menimbulkan kebakaran. Namun fakatanya di lapangan, banyak masyarakat KSB yang sekarang ini sudah memanfaatkannya (walau programnya belum masuk ke KSB.
Abidin mengatakan, di beberapa wilayah kecamatan banyak warga yang sudah menafaatkan gas ukuran 3 kilo gram meski untuk mendapatkannya, warga harus membelinya dari pulau Lombok.
Di tingkat masyarakat, minimnya ketersediaan Mitan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Pemandangan antrian mengular di setiap pangkalan seakan menjadi tontonan biasa. Meski beberapa ibu rumah tangga mulai menjadikannya rutinitas, namun tidak banyak kemudian yang tetap berkeluh kesah. Menurut Abidin, kondisi tersebut tidak bisa terus dipertahankan karena cepat atau lambat pastinya akan menjadi potensi konflik lebih besar di masyarakat. Dan jika ditarik secara lebih luas dampaknya akan menghambat kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.
“Saya kira sekarang ini ancaman itu sudah mulai terlihat. Walau masih dalam skup kecil dan bersifat insidentil seperti misalnya ada ibu-ibu rumah tangga yang cekcok mulut saat mengantri gara-gara saling dorong. Tapi itu salah satu bentuk pencetus konflik lebih besar nantinya,” terang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar