Satu persatu proyek bermasalah terungkap di Klungkung. Tidak jauh dari lokasi proyek Dermaga Penyebrangan Gunaksa, Pemkab Klungkung membangun Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Pantai Karangdadi, Kusamba. Nasibnya tak jauh beda dengan Dermaga Gunaksa. Proyek yang dibangun tahun 2007, hingga kini belum juga selesai alias mangkrak. Akibatnya, negara mengalami kerugian sekitar Rp 7,6 miliar.
Anggota DPRD Klungkung, Made Kasta, Jumat (21/6) kemarin sangat menyayangkan kondisi tersebut. Padahal sudah begitu banyak uang negara dikucurkan untuk menyelesaikan proyek PPI. Sayangnya, gelombang tinggi di perairan setempat mengubur proyek PPI itu, sekaligus mengubur impian ribuan nelayan di Klungkung agar memiliki pelabuhan pendaratan ikan yang representatif. "Saya berharap PPI bisa diselesaikan agar bisa dimanfaatkan nelayan," ucapnya.
Dari catatan proyek PPI sudah dibangun sejak tahun 2007, dengan nilai proyek saat itu Rp 3,1 miliar. PPI ini dibangun dengan tujuan sebagai pangkalan pendaratan ikan bagi nelayan dan direncanakan langsung selesai tahun 2007. Namun dalam pengerjaannya, proyek ini mendapat tantangan berat dengan situasi gelombang yang tinggi dan arus kuat. Fakta dilapangan, break water di kedua sisi hancur, bangunan utama sudah terkubur pasir, tembok penyengker dari utara ambruk dan kini kerap dijadikan tempat mesum para remaja.
Banyak pihak menilai lokasi proyek tidak tepat karena faktor alam, berada di semenanjung Pantai Karangdadi, Kusamba yang ombaknya besar dan arus kuat. Infomasi dari warga setempat, sejak dulu tempat itu memang tidak ada yang mendaratkan kapal nelayan. Sehingga sampai sekarang pun tidak ada satu kapal/ perahu yang pernah mendarat.
Anggota DPRD Bali asal Klungkung, Ngakan Samudra pernah mengungkap, patut diduga lokasi ini dipilih dengan sengaja untuk mempermudah mempertanggung jawabkan proyek gagal karena faktor alam. Sehingga menurutnya patut diproses hukum atas terjadinya kerugian negara milaran rupiah itu.
Kepala Dinas Peternakan Pertanian dan Kelautan (PPK) Klungkung, Gusti Ngurah Badiwangsa, Jumat kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya sangat berkomitmen menyelesaikan proyek PPI. Namun, dia menyayangkan sistem penganggaran yang setengah-setengah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Kalau penganggarannya sama seperti Dermaga Penyebrangan Mentigi, dengan sistem multiyears (berkelanjutan-red) saya yakin seharusnya PPI ini sudah dapat direalisasikan," ujarnya.
Dia mengaku sudah memperjuangkannya sejak tahun 2010 menjabat sebagai Kadis PPK. Dia mengatakan mengusulkan bantuan dana ke Kementerian sebesar Rp 60 miliar, namun realisasinya hanya Rp 3,1 tahun 2010, Rp 1,2 miliar tahun 2011 dan Rp 3,3 miliar tahun 2012. Dari kucuran dana itu, hasilnya, fakta dilapangan yang terwujud hanya break water yang hancur, bangunan tertimbun pasir, dan tembok penyengker yang roboh tak terurus. Tahun ini, Badiwangsa mengatakan Kementrian kembali menurunkan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar plus dana pendamping Rp 200 juta untuk melanjutkan pembangunan break water setelah dilakukan review desain break water.
Ditanya terkait tudingan unsur kesengajaan dalam pemilihan lokasi dan adanya indikasi korupsi, dia enggan menanggapinya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar