SURABAYA - Pembagian kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Jatim akhirnya tuntas. Sampai pertengahan bulan Mei, Pemprov Jatim sudah membagikan sekitar 13,9 juta kartu Jamkesmas di 38 kabupaten/kota di Jatim. Sayangnya, masih ada sekitar 480 ribu warga miskin di Jatim ayng belum terkover.
”Sudah selesai pembagian kartu Jamkesmas di 38 kabupaten/kota di Jatim pada pertengahan bulan ini,” kata Asisten III Pemprov Jatim Eddy Purwinarto pada Minggu (18/5).
Dia mengatakan, pihaknya hanya menunggu proses verifikasi tahapan kedua terhadap kartu Jamkesmas yang mengalami kekeliruan.”Ini yang tahap kedua tinggal menunggu verifikasi di lapangan saja apakah nanti memang ada yang keliru dan tidak memenuhi syarat,” tegasnya.
Eddy berharap verifikasi terhadap pembagian kartu Jamkesmas tahapan kedua tersebut bisa diselesaikan pada akhir bulan Mei. Sehingga, nantinya penerima kartu Jamkesmas yang tidak memenuhi syarat di lapangan bisa diganti dengan peserta baru. ”Mudah-mudahan bisa diselesaikan secepatnya agar nanti peserta yang tidak memenuhi syarat bisa segera diganti dengan peserta baru,” kata Eddy
Memang, dari data yang dihimpun, sebanyak 70 ribu kartu Jamkesmas yang dibagikan pada tahap pertama lalu salah sasaran. Pada tahap pertama, kartu yang dibagikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kepada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur ternyata banyak yang keliru.
Di antaranya adalah kartu dobel, tidak ada alamat dalam kartu, dan ada peserta Jamkesmas yang tidak kebagian kartu meskipun namanya tercatat dalam buku induk Kemenkes. Parahnya lagi, warga yang mampu dari sisi ekonomi banyak yang menerima kartu pengobatan gratis bagi warga miskin tersebut.
Eddy berharap Kemenkes secepatnya bisa mengganti peserta Jamkesmas yang salah sasaran dengan peserta baru. Pasalnya, saat ini ratusan ribu warga di Jatim masih belum memperoleh kepastian apakah dimasukkan dalam Jamkesmas atau tidak.
”Sampai sekarang belum ada jawaban, kami berharap agar bisa diberikan pernyataan resmi secepatnya. Yang jelas prinsip kami akan menyelesaikan secepatnya proses validasi di masing-masing daerah,” tegasnya.
Sekadar diketahui, pada tahun 2013 total pengguna kartu Jamkesmas di Jatim mencapai 13,9 juta pengguna dengan rincian kuota awal sebanyak 12,5 ditambah permohonan kuota baru sebanyak 1,4 juta. Penambahan kuota itu dilakukan setelah tim dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melakukan validasi awal ke masyarakat sehingga ditemukan 1,3 warga yang layak memperoleh kartu Jamkesmas.
Sementara Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Fuad Mahsuni mengatakan, pihaknya meminta agar Kemenkes memberikan kelonggaran dengan menambah kuota peserta baru. Pasalnya, sampai saat ini meski sudah ada revisi pada tahap pertama, Kemenkes tidak memberikan kepastian menambah atau menolak kuota peserta baru tersebut.
”Harus ada kepastian secara resmi, karena ini menyangkut warga miskin. Saya mengharapkan selama proses validasi memang peserta Jamkesmas boleh menggunakan kartu Jamkesmas yang lama,” kata Fuad.
Di samping itu, kata Fuad, Kemenkes juga harus memasukkan 480.112 warga miskin di Jatim tidak masuk dari 13,9 juta kuota Jamkesmas tahun 2013 ini. Pasalnya, mereka pada tahun lalu menjadi peserta Jamkesmas. “Kami menginginkan agar Pemprov bisa memperjuangkan nasib mereka supaya bisa terkover dalam Jamkesmas 2013,“ tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar